UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK. BAB I tentang KETENTUAN UMUM (pasal 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan

dasar Partai Politik.

 3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah

peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

 4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

 5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang

dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk

kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

 6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi

manusia.

 7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi

manusia.

Sumber https://manusiapinggiran.blogspot.com/